Kalurahan Banaran

bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Kalurahan Banaran Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026, maka perlu menyusun Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 ..selengkapnya

bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2026 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Banaran Nomor 7 Tahun 2025 bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan merupakan dasar pelaksanaan kegiatan ..selengkapnya

BERITA KALURAHAN PERATURAN LURAH BANARAN NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN LURAH BANARAN NOMOR 7 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2025   Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Banaran Tahun Anggaran 2025 telah ..selengkapnya

Sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan ..selengkapnya

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Banaran Nomor 4 Tahun 2024. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran ..selengkapnya

..selengkapnya

bahwa dalam rangka penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Banaran Tahun 2022 – 2027 yang bersifat tahunan perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025. RKPKalurahan Tahun 2025 merupakan acuan dan pedoman dalam penyusunan rancangan Rencana Anggaran Biaya ..selengkapnya

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disebut APBKal adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kalurahan, yang peruntukannya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat ..selengkapnya